Sesuai surat keputusan Pendidikan Aceh No.422.2/B.2/186/2011 tentang kalender pendidikan dalam Provinsi Aceh tahun ajaran 2011-2012 ditetapkan selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 30 Juli hingga 3 September kegiatan belajar mengajar diliburkan.
Kadisbikbudpora Bireuen melalui Kabid Dikmenjur, M Nasir, menjelaskan untuk mengisi kegiatan dalam bulan Ramadhan semua jenjang sekolah wajib melaksanakan kegiatan pengayaan atau pendalaman materi pelajaran agama untuk dilaksanakan sejak 8 sampai 20 Agustus, baik bersifat lomba, ceramah, dan diskusi bidang keagamaan.
Kalangan pengajar menilai, bersekolah dalam bulan itu kurang efektif dan juga dapat menimbulkan efek yang kurang bagus terhadap pelaksanaan puasa atau ibadahnya. Selain itu, libur sekolah dalam puasa sudah tercantum dalam kalender akademik.
“Kami lihat sekolah kurang efektif dan menjadi alasan siswa yang tidak diinginkan nantinya, apalagi siswa yang sekolahnya jauh, jadi saya kira banyak mudharat dibandingkan manfaatnya sekolah di bulan penuh rahman itu,” kata sejumlah guru, tadi sore.
Nuraini, guru SDN 10 Bireuen, tidak menafikan, diaktifkan sekolah pada bulan Ramadhan dapat mengganggu ibadah puasa. Karena, malam harinya melaksanakan tarawih, tadarus, bahkan ada yang baru tidur setelah shalat shubuh. “Saya dengar banyak guru dan siswa mengeluh ada sekolah di bulan puasa,” katanya.
Hal senada dikatakan sejumlah siswa SMA di Bireuen dan umumnya mereka memprotes surat edaran bersama itu. “terus terang para pejabat kita tidak lagi bisa membedakan Aceh dengan yang bukan Aceh, yang kami sayangkan para pemimpin kita juga asal buat edaran itu,” cetus seorang siswa SMA di Bireuen.
Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB), Muhamad Jafar, memprotes surat edaran tentang wajib belajar selama Ramadhan kurang efektif atau kalau memang terpaksa harus ada kegiatan di sekolah lebih baik belajar agama seminggu, lalu liburkan saja supaya anak-anak tenang beribadah. “Kita harapkan supaya surat edaran itu dapat ditarik kembali,” ujarnya.
Protes juga datang dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhoksumawe, Awaludin. Menurutnya, kebijakan Dinas Pendidikan tentang jam sekolah seperti biasa pada bulan puasa agar ditinjau ulang, jam pelajaran ditekankan pada pendidikan agama.
“Saya lihat jam pelajaran Agama Islam empat jam perminggu, jika dilakukan per bulan hanya enam belas jam. Ironisnya, daerah kita pusat pelaksana Syariat Islam secara kaffah, sungguh sangat memalukan dengan daerah lain di Indonesia. Hasil temuan kegiatan yang kita lakukan sangat sedikit siswa SMP maupun SMA yang bisa baca Alquran dan mengerti tentang sholat,” ucapnya.
0 komentar